BantenBlitz.Com – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus menunjukkan komitmennya dalam menangani persoalan lingkungan dan infrastruktur, termasuk upaya memulihkan fungsi dan kejayaan sungai-sungai di Banten. Salah satu langkah nyata adalah kegiatan Susur Sungai Cibanten di Kota Serang, yang dilakukan Gubernur Banten Andra Soni, Walikota Serang Budi Rustandi, Balai Besar Wilayah Sungai C3 (BBWS C3), dan Komunitas Peduli Sungai, Selasa, 15 Juli 2025.
Aksi kolaboratif ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi riil di lapangan—mulai tumpukan sampah, sedimentasi, hingga titik rawan banjir—yang selama ini menghambat aliran air dan memperburuk kualitas lingkungan.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa keberhasilan penanganan sungai memerlukan sinergi semua pihak. “Ini bukan soal kewenangan siapa, tapi tanggung jawab bersama. Sungai ini adalah urat nadi ekosistem di Kota Serang dan Banten secara umum,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan susur sungai ini diinisiasi oleh masyarakat, sementara dirinya bersama Walikota Serang serta pemangku kebijakan lain turun langsung untuk merespons. “Dari masyarakat menyampaikan inilah kondisinya, dan kita—sebagai pembuat kebijakan—harus menindaklanjutinya menjadi kebijakan dan penanganan konkret,” tuturnya.
Menurut Andra, pendekatan bottom-up seperti ini penting agar seluruh elemen—Balai, provinsi, kota, camat, hingga lurah—memahami peran masing-masing. “Kami ingin menumbuhkan pemahaman kolektif dan memastikan penanganan berkelanjutan,” tambahnya.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan mengungkapkan bahwa hasil susur sungai menemukan banyak titik dipenuhi sampah rumah tangga hingga membentuk “pulau-pulau” yang menghambat aliran air, serta sedimentasi yang perlu segera ditangani sesuai arahan Pak Gubernur. Meski demikian, ia melihat potensi besar Sungai Cibanten. “Dulu sungai ini menjadi jalur transportasi. Jika kita bersihkan dan normalisasi, ke depan bisa jadi daya tarik wisata air Kota Serang,” jelasnya.
Arlan optimistis melalui kerja pentahelix, kejayaan sungai di Kota Serang maupun Banten dapat dikembalikan, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat di sepanjang sungai ikut tumbuh. Ia pun mengedukasi warga agar mengelola sampah dengan benar. “Jangan sembarangan buang sampah di sungai karena dampaknya merugikan,” tegasnya.
Walau sungai-sungai di Kota Serang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, sesuai arahan Gubernur Banten telah mendesain spot wisata religi—seperti di Banten Girang—dan melakukan normalisasi di hilir Sungai Cibanten. “Yang penting hilirnya lancar; Pemprov sudah membantu normalisasi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Arlan menegaskan kolaborasi lintas-instansi tanpa mengedepankan ego sektoral. Ia juga meminta dukungan masyarakat dalam perubahan perilaku membuang sampah. Jika ada kendala, pemerintah siap memfasilitasi.
Tak hanya inspeksi, Dinas PUPR Provinsi Banten seusai arahan Gubernur Banten segera menormalisasi titik-titik kritis—seperti Maharta, Kalisarua, dan wilayah Tangerang—serta mendukung pembangunan tandon, embung, dan rumah pompa. “Meski sebagian besar sungai kewenangan pusat, kami tetap ambil bagian. Bahkan pembangunan embung dan tandon, provinsi siap bantu anggaran; lahan disediakan kabupaten/kota,” pungkasnya.(ADV)
