Tuntut Penghapusan Tunjangan Anggota Dewan, Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa di KP3B  

Senin, 1 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, KP3Bl Dok. Dwi MY-BNC

Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, KP3Bl Dok. Dwi MY-BNC

BantenBlitz.com — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).

Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyuarakan kritik keras terhadap kinerja lembaga legislatif dan mendesak adanya perubahan nyata yang lebih berpihak kepada rakyat.

Dalam aksi yang digelar pada Senin 1 September 2025, HMI Serang menyoroti kondisi DPRD Banten yang mereka anggap telah menunjukkan kinerja yang buruk.

Mereka menilai bahwa lembaga legislatif tersebut telah gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai representasi rakyat.

Koordinator lapangan (korlap) aksi, Rival, menyampaikan bahwa pihaknya mendesak penghapusan seluruh tunjangan anggota DPR.

“Kami mendesak penghapusan seluruh tunjangan anggota DPR. Sudah cukup rakyat dibebani pajak, sementara wakil rakyat sibuk memperkaya diri sendiri,” katanya.

Selain menyoroti soal tunjangan, massa aksi juga mengungkapkan keprihatinan terhadap praktik mafia proyek Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang diduga melibatkan sejumlah oknum di DPRD Banten. Mereka menuding adanya praktik korupsi yang merugikan rakyat dan menghambat pembangunan yang transparan.

“Mafia Pokir ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. DPRD seharusnya mengawal aspirasi, bukan bermain proyek,” tegas Rival.

Lebih lanjut, mereka mengancam bahwa jika DPRD dan DPR tidak mampu menjalankan fungsi mereka secara maksimal, lembaga legislatif tersebut layak dibubarkan.

“Kalau DPR dan DPRD tidak bisa menjadi suara rakyat, bubarkan saja! Jangan sampai rakyat terus dikhianati oleh para elite,” ujarnya dengan nada tegas.

Selain fokus pada aspek legislatif, mahasiswa juga menekan pemerintah provinsi, khususnya Gubernur Banten, agar segera mengesahkan regulasi beasiswa. Mereka menilai akses pendidikan harus diperluas dan dipermudah, bukan dipersulit oleh birokrasi yang berbelit-belit.

“Anak-anak muda Banten harus punya kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Regulasi beasiswa harus segera disahkan agar tidak ada lagi mahasiswa putus kuliah karena masalah biaya,” pungkas Rival. (Red/Dwi)

 

Berita Terkait

Peningkatan Transformasi Digital Pendidikan, Adde Rosi Buka Sosialisasi SIBI di Lebak
Disparbud Pandeglang Sabet Penghargaan dan Pengakuan Intelektual dari Kemenkumham
Perayaan HUT Ke-48 Tradisi Ruwat Laut di Carita Diwarnai Pendangkalan Dermaga
DPRD Banten dan Pemkot Tangsel Bahas Isu Pendidikan hingga Pengendalian Banjir
Pemkot Tangsel Gelar Sertifikasi K3 untuk Aparatur Kelurahan dan Kecamatan
Benyamin Sebut Kolaborasi dan Kesadaran Masyarakat Jadi Kunci Tangsel Capai Nol Kematian DBD
Peringati Tahun Baru Islam, BenyaminTekankan Pentingnya Kualitas Sumber Daya Manusia
DPRD Kabupaten Serang Tetapkan Perda Ekonomi Kreatif dan Pembangunan Permukiman

Berita Terkait

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:03

Peningkatan Transformasi Digital Pendidikan, Adde Rosi Buka Sosialisasi SIBI di Lebak

Senin, 29 Juni 2026 - 09:21

Disparbud Pandeglang Sabet Penghargaan dan Pengakuan Intelektual dari Kemenkumham

Senin, 29 Juni 2026 - 06:49

Perayaan HUT Ke-48 Tradisi Ruwat Laut di Carita Diwarnai Pendangkalan Dermaga

Minggu, 28 Juni 2026 - 09:55

DPRD Banten dan Pemkot Tangsel Bahas Isu Pendidikan hingga Pengendalian Banjir

Sabtu, 27 Juni 2026 - 12:40

Pemkot Tangsel Gelar Sertifikasi K3 untuk Aparatur Kelurahan dan Kecamatan

Berita Terbaru