Bantenblitz.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Syekh Manshur Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pandeglang, Jumat, 27 Februari 2026. Aksi tersebut sebagai bentuk evaluasi kritis atas satu tahun kepemimpinan Bupati Raden Dewi Setiani bersama Wakil Bupati Iing Andri Supriadi.
Dalam aksi itu, mahasiswa mendesak Pemkab Pandeglang segera menetapkan status darurat pendidikan menyusul tingginya angka anak putus sekolah yang mencapai 42.415 jiwa, serta menuntut kebijakan konkret seperti wajib belajar inklusif bagi keluarga prasejahtera, pemerataan anggaran pendidikan di wilayah terpencil, pembentukan Satgas Pencegahan Putus Sekolah berbasis desa/kelurahan, hingga transparansi penyaluran bantuan pendidikan.
Koordinator lapangan aksi, Dandi Ramadhan, menyoroti tingginya angka putus sekolah sebagai persoalan krusial di Pandeglang.
“Data terbaru mencatat 42.415 anak putus sekolah adalah sinyal darurat yang menuntut intervensi kebijakan terarah dan berkelanjutan,” tegas Dandi.
Menurutnya, kemiskinan yang mencapai 8,51 persen atau 105.350 jiwa, ditambah ketimpangan infrastruktur di wilayah terpencil, semakin memperparah akses dan kualitas pendidikan.
“Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.
Dandi menekankan perlunya kolaborasi intensif antara Pemkab Pandeglang, Pemprov Banten, pemerintah pusat, dan masyarakat. “Penguatan program bantuan pendidikan serta pencegahan putus sekolah harus jadi prioritas utama, demi masa depan generasi Pandeglang yang lebih cerah,” pungkasnya.(Red/Difeni)
