Peringati Haul Bung Karno ke-55, Tokoh Lintas Agama Gelar Doa Bersama

Minggu, 29 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pimpinan Padepokan Majelis Dzikir Bumi Alit Padjadjaran Abah Elang Mangkubumi (ke empat dari kiri) foto bersama dengan tokoh lintas agama dan tokoh politik yang hadir pada acara doa bersama dalam rangka haul ke-55 Bung Karno, di Padepokan Majelis Dzikir Bumi Alit Padjadjaran, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Sabtu Malam, 28 Juni 2025. | Dok. Dede

Pimpinan Padepokan Majelis Dzikir Bumi Alit Padjadjaran Abah Elang Mangkubumi (ke empat dari kiri) foto bersama dengan tokoh lintas agama dan tokoh politik yang hadir pada acara doa bersama dalam rangka haul ke-55 Bung Karno, di Padepokan Majelis Dzikir Bumi Alit Padjadjaran, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Sabtu Malam, 28 Juni 2025. | Dok. Dede

BantenBlitz.com– Tokoh lintas agama melakukan doa bersama dalam rangka haul ke-55 Bung Karno, di Padepokan Majelis Dzikir Bumi Alit Padjadjaran, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Sabtu Malam, 28 Juni 2025.

Doa bersama dipandu langsung oleh pimpinan Padepokan Majelis Dzikir Bumi Alit Padjadjaran, Abah Elang Mangkubumi yang disaksikan ratusan warga, terdiri dari tokoh partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, santri hingga mahasiswa.

Turut hadir tokoh lintas agama dalam kegiatan doa bersama haul Bung Karno tersebut, yaitu tokoh agama Islam KH Hasan Basri, tokoh agama Budha Suhu Joni Tan, tokoh agama Kristen Pdt. Yosef, budayawan Provinsi Bali Ni Made Sri Yogi Lestari, dan budayawan Sumatera Barat Tosriyadi Jamal.

Sementara tokoh politik yang hadir yakni Ketua DPD PDIP Provinsi Banten Ade Sumardi, Sekretaris DPD PDIP Provinsi Banten Asep Rahmatullah, anggota DPRD Banten Madsuri.

Usai doa bersama, Pimpinan Padepokan Majelis Dzikir Bumi Alit Padjadjaran Abah Elang Mangkubumi mengatakan, istigosah dan dialog kebangsaan Haul Bung Karno digelar dengan tujuan untuk mengingatkan kembali, terutama yang saat ini menduduki kekuasaan agar bagaimana permasalahan kemiskinan, pengangguran dan moral di bangsa ini bisa diselesaikan.

“Dan kalau semua hal itu ingin diselesaikan, maka Kembali kepada prinsip yang telah dibangun Bung Karno dahulu, hingga prinsip tersebut mampu memerdekaan bangsa dan negara yang sama sama kita cintai ini,” kata Abah Elang kepada wartawan.

Terkait doa bersama tokoh lintas agama, Abah Elang mengungkapkan hal itu sebagai simbol dari kebhinekaan bagaimana dahulu seorang Bung Karno merajut nusantara ini hanya dengan satu rantai yang bernama Bineka Tunggal Ika.

“Para tokoh lintas agama juga menjadi narasumber dalam dialog kebangsaan usai doa bersama, agar masyarakat Indonesia tidak salah menilai seolah-olah sosok Bung Karno hanya milik PDI Perjuangan tapi milik seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Abah Elang.

Dalam dialog kebangsaan, Budayawan Bali, Ni Made Sri Yogi Lestari mengapresiasi Haul Bung Karno yang dirangkaikan dengan dialog kebangsaan oleh tokoh agama di Provinsi Banten.

Menurut Ni Made Sri, sosok Bung Karno telah meletakan nilai-nilai luhur di dalam dasar membangun negara Republik Indonesia ini.

“Bung Karno, nama beliau begitu harum, beliau yang menjalani perjuangan getirnya dalam membangun bangsa ini. Jangan sampai rakyat Indonesia luntur persatuannya setelah menjadi negara merdeka,” katanya.

Terkait pro dan kontra sosok Bung Karno yang puluhan tahun terjadi pasca beliau wafat, Ni Made Sri menegaskan bahwa setiap pemimpin pasti memiliki kelebihan dan kekurangan termasuk sang proklamator.

Bung Karno, lanjut Ni Made Sri, telah mengharumkan nama bangsa Indonesia yang diakui dunia, namun sosoknya tetap saja ada yang tidak menyukainya.

Namun terkait fitnah keji yang dialamatkan pada Bung Karno sebagai pendukung PKI itu tidak benar dan sudah clear.

“Pencabutan Tap MPRS Nomor 33 tahun 1967 membuktikan bahwa sudah sejatinya fakta itu benar, Bung Karno bapak bangsa adalah seorang yang bersih dari keterlibatan PKI,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi mengatakan, pencabutan Tap MPRS Nomor 33 tahun 1967 ini penting, karena sebagai pelurusan sejarah.

“Adanya pencabutan Tap MPRS pada 2024, membuktikan bahwa apa yang dituduhkan terhadap Bung Karno terkait keterlibatan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) itu tidak benar, sehingga ini perlu dipulihkan nama baiknya,” ujarnya.

Ade mengungkapkan, tuduhan yang menyakitkan terhadap Bung Karno bukan hanya menyakitkan bagi keluarganya saja, tetapi juga menyakiti seluruh anak bangsa.

“Jangan sampai ada lagi orang yang punya jasa besar bagi bangsa ini kemudian dituduh macam-macam,” tegasnya. (Red/Dede)

Berita Terkait

Peningkatan Transformasi Digital Pendidikan, Adde Rosi Buka Sosialisasi SIBI di Lebak
Disparbud Pandeglang Sabet Penghargaan dan Pengakuan Intelektual dari Kemenkumham
Perayaan HUT Ke-48 Tradisi Ruwat Laut di Carita Diwarnai Pendangkalan Dermaga
DPRD Banten dan Pemkot Tangsel Bahas Isu Pendidikan hingga Pengendalian Banjir
Pemkot Tangsel Gelar Sertifikasi K3 untuk Aparatur Kelurahan dan Kecamatan
Benyamin Sebut Kolaborasi dan Kesadaran Masyarakat Jadi Kunci Tangsel Capai Nol Kematian DBD
Peringati Tahun Baru Islam, BenyaminTekankan Pentingnya Kualitas Sumber Daya Manusia
DPRD Kabupaten Serang Tetapkan Perda Ekonomi Kreatif dan Pembangunan Permukiman

Berita Terkait

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:03

Peningkatan Transformasi Digital Pendidikan, Adde Rosi Buka Sosialisasi SIBI di Lebak

Senin, 29 Juni 2026 - 09:21

Disparbud Pandeglang Sabet Penghargaan dan Pengakuan Intelektual dari Kemenkumham

Senin, 29 Juni 2026 - 06:49

Perayaan HUT Ke-48 Tradisi Ruwat Laut di Carita Diwarnai Pendangkalan Dermaga

Minggu, 28 Juni 2026 - 09:55

DPRD Banten dan Pemkot Tangsel Bahas Isu Pendidikan hingga Pengendalian Banjir

Sabtu, 27 Juni 2026 - 12:40

Pemkot Tangsel Gelar Sertifikasi K3 untuk Aparatur Kelurahan dan Kecamatan

Berita Terbaru