BantenBlitz.Com – Aliansi Mahasiswa Pelajar dan Masyarakat (Ampera) menggelar demonstrasi di depan kampus UIN Ciceri, Kota Serang, Banten.
Aksi tersebut dihadiri oleh puluhan anggota aliansi yang menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari pertama pemerintahannya.
Massa aksi menganggap bahwa selama periode tersebut, banyak persoalan di Indonesia yang belum teratasi, termasuk beberapa isu krusial di Banten.
Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam aksi yang digelar pada Kamis, 6 Februari 2025 adalah masalah pagar laut yang telah mencuat ke permukaan dan menjadi perdebatan nasional.
Mamat, koordinator aksi, menegaskan bahwa Presiden Prabowo dianggap gagal dalam menangani persoalan pagar laut di Banten.
“Pembangunan PIK 2 diduga melanggar peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2022, juga melanggar HAM dari aspek ekonomi, sosial dan budaya,” ungkap Mamat.
Menurutnya, permasalahan ini berdampak pada perampasan ruang hidup warga, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik sosial yang berkepanjangan.
Lebih lanjut, Mamat menyoroti pembebasan lahan yang belum tuntas serta nilai jual objek pajak (NJOP) yang dinilai tidak sesuai, dengan harga mencapai Rp50.000,00 per meter persegi.
Ia menekankan bahwa masalah lahan di PIK 2, Kabupaten Tangerang, harus segera diselesaikan untuk menghindari dampak lebih lanjut terhadap masyarakat. Aksi ini juga menyinggung isu korupsi yang dinilai tidak pernah selesai di Banten.
“Megakorupsi Situ Ranca Gede yang merugikan negara sebesar Rp1 triliun belum terungkap dan masih misteri,” kata Mamat.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menunggu transparansi dari pemerintah mengenai penanganan kasus korupsi yang merugikan kepentingan publik.
Dalam aksi tersebut, Ampera mengajukan beberapa tuntutan yang diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah.
Beberapa tuntutan tersebut meliputi pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN) dan penghentian proyek PIK 2.
Selain itu, mereka juga menyoroti terkait pengusutan tuntas pelaku pemagaran laut, penolakan izin tambang yang dikelola oleh kampus.
Serta pengusutan tuntas kasus korupsi Situ Ranca Gede, pencabutan kebijakan yang merugikan masyarakat, penghapusan sistem kerja yang bersifat eksploitasi, dan realisasi anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan.
Aksi demonstrasi ini mencerminkan kesadaran dan kepedulian masyarakat serta mahasiswa terhadap isu-isu yang mengganggu kehidupan mereka.
Ampera berharap pemerintah dapat mendengarkan suara mereka dan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. (Red/Guntur)
