BantenBlitz.Com – Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) mencatat adanya penurunan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang signifikan tahun ini.
Data terbaru menyebutkan bahwa ada sebanyak 7.579 unit RTLH, turun dari angka 8.196 pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut menunjukkan keberhasilan berbagai program dan upaya kolaboratif dalam meningkatkan kualitas perumahan warga.
Dalam rangka mendukung upaya ini, DPRKP Kabupaten Serang menganggarkan Rp5 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan RTLH tahun ini.
Kepala Bidang Perumahan DPRKP Deni Hartono menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan verifikasi terhadap 200 calon penerima bantuan.
“Saat ini DPRKP masih melakukan proses verifikasi untuk 200 penerima bantuan perbaikan RTLH tahun 2025,” ujarnya di ruang kerjanya, Senin, 19 Mei 2025.
Deni menambahkan bahwa proses verifikasi sudah mencapai 90 persen. Ia menjelaskan bahwa meskipun banyak usulan yang masuk terkait permintaan peningkatan rumah, program DPRKP difokuskan pada pembangunan rumah baru.
“Untuk yang 200 unit ini khusus untuk pembangunan. Jadi dari rumah yang tidak layak huni kita robohkan dan dibangun baru. Anggaran setiap unit sebesar Rp25 juta,” katanya.
Selain itu, dari total 8.196 RTLH yang memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati Serang, sebanyak 617 unit telah berhasil dibangun melalui berbagai program bantuan, meninggalkan sisa sekitar 7.579 unit yang masih dalam proses penanganan.
Program penanganan RTLH ini tidak hanya melibatkan DPRKP, tetapi juga berbagai pihak lain seperti Baznas, Bank Jabar Banten (BJB), pemerintah provinsi, dan sumber dana dari APBN.
Bahkan, ada juga inisiatif dari swasta melalui CSR yang berasal dari Indah kiat dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di wilayah Kabupaten Serang, yang turut mempercepat realisasi program.
Deni menegaskan bahwa target tahun ini adalah mencapai 1.000 unit rumah baru yang dibangun dari dana stimulan, dan semua kegiatan dilakukan berdasarkan data yang sama agar tidak terjadi tumpang tindih program.
“Dipastikan tidak ada program RTLH yang tumpang tindih karena semua stakeholders menggunakan data yang kami berikan,” pungkasnya. (Red. Dwi)
