Bantenblitz.com – Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah membuka pelatihan manajemen risiko bagi seluruh kepala OPD Kabupaten Serang di Hotel Forbis Kramatwatu, Senin, 10 November 2025. Kegiatan yang bekerja sama dengan BPKP Banten itu menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Kepada wartawan, Zakiyah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kapasitas pejabat daerah dalam mengelola risiko yang mungkin timbul di berbagai unit kerja.
“Hari ini saya membuka kegiatan pelatihan manajemen risiko bagi seluruh kepala perangkat OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang. Bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Banten, Bapak Rustida beserta seluruh jajaran,” ujarnya kepada wartawan
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten.
Lebih lanjut, Zakiyah menegaskan betapa pentingnya partisipasi aktif dari seluruh peserta pelatihan.
“Saya sampaikan tadi, ini untuk seluruh kepala OPD harus mengikuti kegiatan ini sampai selesai, dengan aktif,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pelatihan ini memiliki makna strategis agar para kepala OPD mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang mungkin muncul di unit kerja masing-masing.
“Karena ini penting bagi seluruh kepala OPD supaya mereka dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan risiko yang ada di unit kerja masing-masing, sehingga pembangunan kita berjalan dengan efektif dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kerawanan pengelolaan anggaran yang harus diwaspadai oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
“Ya semuanya rawanlah ya, karena kan kita menggunakan anggaran daerah ya, menggunakan uang negara dan satu rupiah pun harus kita manfaatkan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa setiap langkah pengelolaan keuangan harus memberi dampak positif bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Selain itu, Zakiyah menegaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan dana dan mencegah korupsi melalui mitigasi risiko.
“Ini penting dilakukan dan harus kepala OPD itu harus mengetahui secara detail bagaimana harus mitigasi risiko itu sehingga tidak ada lagi korupsi di unit-unit kerja OPD masing-masing, harapannya seperti itu,” tutupnya. (Red/Dwi)
