BantenBlitz.Com– Program ‘Sekolah Gratis’ yang merupakan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni dan Dimyati Natakusumah menuai kritik dari anggota komisi X DPR RI.
Pasalnya, ketika program sekolah gratis di jalankan, dikhawatirkan akan membuat sekolah-sekolah swasta tidak dapat bersaing dengan sekolah milik pemerintah.
Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi Nasdem Furtasan Alli Yusuf menerangkan, jika dirinya sebenarnya tidak sependapat dengan istilah sekolah gratis.
“Sebetulnya terminologi gratis juga saya juga kurang sependapat sebetulnya,” ucap Furtasan pada awak media, ditulis Jum’at, 21 Maret 2025.
Ia juga mengatakan, jika program sekolah gratis tetap akan membutuhkan biaya yang akan dikeluarkan oleh orang tua siswa.
“Karena gratis itu di mana ini semuanya gratis, padahal kan ada juga biaya-biaya yang memang di cover oleh orang tua, seperti seragam” kata Furtasan.
Kendati demikian, Furtasan juga menerangkan jika memang itu janji politik yang dijanjikan pada masyarakat Banten tetap harus direalisasikan.
“Bahwa istilahnya sekolah gratis itu adalah akibat dari janji politik sebetulnya, ini karena sudah janji kan harus direalisasikan,” jelas Furtasan.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti persoalan membludaknya siswa sekolah negeri, pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Dari swasta itu berharap kebijakan pemerintah terkait masalah SPMBnya, sistem penerimaan murid barunya dan jangan terlalu over menerimanya serta harus sesuai dengan jumlah rombel yang tersedia, sehingga sisanya yang tidak tertampung akan masuk di swasta secara alami,” tegasnya.
Sehingga, dengan kebijakan yang seperti itu, sekolah swasta akan tetap bisa bersaing dengan sekolah negeri ditengah kebijakan sekolah gratis.
“Dengan sendirinya sekolah swasta menerima pendapatan dari murid, dengan sendirinya akan bisa hidup dengan kebijakan itu aja,” pungkasnya.
Terakhir, ia berharap pemerintah dapat memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta dengan menggelontorkan anggarannya.
“Syukur-syukur kalau pemerintah menggelontorkan anggaran juga untuk swasta. Sebenarnya itu kebijakan yang ingin diharapkan,” tutup Furtasan. (Red/Lathif)
