BantenBlitz.com– Budayawan Sumatera Barat Tosriyadi Jamal mengapresiasi Haul Ke-55 Bung Karno, yang dilaksanakan tokoh agama di Provinsi Banten.
“Hampir tidak ada tokoh atau bisa dihitung dengan jari, yang mau melaksanakan haul para tokoh bangsa, Bung Karno, Bung Hatta dan pendiri bangsa lainnya, seperti yang digelar Majelis Dzikir Bumi Alit Pajajaran. Semoga Kyai Abah Elang Mangkubumi konsisten menggelar setiap tahun Haul Bung Karno ini,” kata Tosriyadi, saat menjadi narasumber dialog kebangsaan dan doa bersama Haul Bung Karno di Padepokan Majelis Dzikir Bumi Alit Pajajaran, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada Sabtu malam, 28 Juni 2025.
Selain Tosriyadi, narasumber dialog kebangsaan lainnya adalah Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi, Budayawan dan tokoh perempuan Bali Shri Yogi Lestari dan tokoh lintas agama di Provinsi Banten.
Dalam dialog kebangsaan ini, Tosriyadi mengajak para pemimpin bangsa, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda untuk meneladani sosok Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno yang akrab disapa Bung Karno.
Menurut Tosriyadi, Bung Karno memiliki karakter kuat dan prinsip hidup yang teguh.
“Bung Karno tidak pernah takut di penjara, tapi Bung Karno paling takut tidak bisa bersosialisasi dengan rakyatnya. Sebab mustahil Indonesia merdeka kalau tidak ada dukungan dari rakyatnya,” bebernya.
Masih dikatakan Tosriyadi, generasi saat ini harus bersyukur lantaran Indonesia memiliki sosok Bung Karno, Bung Hatta dan para tokoh pendiri bangsa lainnya. Salah satu tugas kita melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
“Pancasila jangan hanya jadi slogan saja. Saya yakin Bung Karno menangis karena perjuangannya tidak ada artinya kalau para penerusnya hanya menghapal tapi tidak pernah mengamalkan Pancasila. Pancasila adalah cara berpikir dan berperilaku. Tapi jati diri dan budaya bangsa Indonesia semakin kesini semakin terkikis oleh budaya asing, bagaimana mungkin kita bisa mencapai Indonesia emas 2045,” tegasnya.
Bung Karno, lanjut Tosriyadi, telah mengingatkan generasi penerus bang dengan Trisakti-nya, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan, sebab sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak memiliki tiga hal tersebut.
“Tapi kita lihat sekarang ini, apakah Indonesia benar-benar sudah merdeka, sementara yang tidak sekolah, yang menganggur, yang hidup miskin masih banyak disekitar kita. Budaya asing telah masuk dengan mudah seiring dengan perkembangan teknologi, membuat anak-anak muda terjerumus narkoba, para pejabatnya terlibat praktek korupsi. Budaya gotongroyong dan musyawarah telah langka sehingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” bebernya.
Diakhir paparannya, Tosriyadi mengingatkan para pemimpin saat ini untuk kembali bersatu, karena cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa tanggungjawab para pemimpin saat ini.
“Bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan yang adil dan merata agar generasi mudanya berilmu, para pemimpinnya menjadi teladan agar generasi mudanya bermoral, dan para pemimpinnya memegang teguh UUD 1945, menjaga warisan budaya dan nilai-nilai agama agar moralitas anak bangsa sempurna karena memiliki iman,” tegasnya.
Terkait keputusan MPR yang telah mencabut TAP MPRS 33/1967 yang harus terus disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia, Tosriyadi mengungkapkan keputusan itu sebagai langkah moral untuk mengembalikan martabat bangsa Indonesia yang selama ini dipenuhi dengan narasi keliru tentang sejarah.
“Yang pasti ini penegasan bahwa Bung Karno adalah pemimpin sejati yang memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita minta Pak Ade (Ketua DPD PDIP Banten) untuk memberikan pencerahannya,” pungkasnya.
Sebelumnya, pimpinan Padepokan Majelis Dzikir Bumi Alit Padjadjaran Abah Elang Mangkubumi mengatakan, istigosah dan dialog kebangsaan Haul Bung Karno digelar dengan tujuan untuk mengingatkan kembali, terutama yang saat ini menduduki kekuasaan agar bagaimana permasalahan kemiskinan, pengangguran dan moral di bangsa ini bisa diselesaikan.
“Dan kalau semua hal itu ingin diselesaikan, maka Kembali kepada prinsip yang telah dibangun Bung Karno dahulu, hingga prinsip tersebut mampu memerdekaan bangsa dan negara yang sama sama kita cintai ini,” kata Abah Elang kepada wartawan.
Terkait doa bersama tokoh lintas agama, Abah Elang mengungkapkan hal itu sebagai simbol dari kebhinekaan bagaimana dahulu seorang Bung Karno merajut nusantara ini hanya dengan satu rantai yang bernama Bineka Tunggal Ika.
“Para tokoh lintas agama juga menjadi narasumber dalam dialog kebangsaan usai doa bersama, agar masyarakat Indonesia tidak salah menilai seolah-olah sosok Bung Karno hanya milik PDI Perjuangan tapi milik seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Abah Elang.
Sementara itu, Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi mengatakan, pencabutan Tap MPRS Nomor 33 tahun 1967 ini penting, karena sebagai pelurusan sejarah.
“Adanya pencabutan Tap MPRS pada 2024, membuktikan bahwa apa yang dituduhkan terhadap Bung Karno terkait keterlibatan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) itu tidak benar, sehingga ini perlu dipulihkan nama baiknya,” ujarnya.
Ade mengungkapkan, tuduhan yang menyakitkan terhadap Bung Karno bukan hanya menyakitkan bagi keluarganya saja, tetapi juga menyakiti seluruh anak bangsa.
“Jangan sampai ada lagi orang yang punya jasa besar bagi bangsa ini kemudian dituduh macam-macam,” tegas Ade. (Red/Dede)
