Bantenblitz.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengambil langkah tegas dalam menangani krisis pengelolaan sampah dengan menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, terhitung sejak 7 hingga 21 Januari 2026. Dalam masa darurat tersebut, Pemkot Tangsel mendapat dukungan langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai upaya mempercepat penanganan persoalan sampah yang kian mendesak.
Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap kondisi darurat pengelolaan sampah yang tengah dihadapi kota Tangsel.
Keterlibatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pengerahan tim khusus dari Kementerian LH yang bertujuan membantu pemerintah daerah meningkatkan efektivitas penanganan sampah secara menyeluruh.
Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengungkapkan, tim yang diterjunkan dari Kementerian LH akan fokus pada pendampingan teknis, pemetaan permasalahan, serta mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di sejumlah wilayah prioritas.
“Mulai dari penanganan di tingkat sumber hingga optimalisasi tempat pengolahan akhir,” ujar Benyamin usai rapat koordinasi penanganan sampah, Rabu, 14 Januari 2026.
Ia menjelaskan, dalam upaya tersebut, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah di Tangsel turut dikumpulkan.
“Mereka nanti akan menempatkan di 7 kecamatan sejumlah pegawai dari Kementerian LH untuk membantu memfasilitasi pembentukan bank sampah misalnya, mencatat, mendokumentasikan TPS3R, titik-titik kritis sampah di tiap wilayah,” kata Benyamin.
Lebih lanjut, Benyamin menyebut bahwa langkah selanjutnya akan diambil berdasarkan hasil evaluasi dari tim Kementerian LH, untuk menentukan langkah-langkah strategis ke depan.
Ia menegaskan, keterlibatan tim dari Kementerian LH merupakan bentuk komitmen dari Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dan Gubernur Banten Andra Soni, dalam membenahi penanganan sampah di Tangsel dalam skala jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Adapun jumlah personel dari Kementerian LH yang disebar mencapai sekitar 140 orang, yang akan tersebar di setiap kecamatan.
“Satu kecamatan itu ada berapa puluh orang, nanti menyebar di setiap kecamatan,” ungkap Benyamin.
Untuk pembagian tugas, akan dilakukan oleh staf ahli dari Kementerian LH, yang akan bekerja sama dengan perangkat di lapangan, termasuk lurah, RT, dan RW.
“Kami sudah instruksikan untuk membentuk bank sampah,” tambah Benyamin.
Hingga saat ini, hampir seluruh wilayah di Tangsel menghadapi krisis sampah, dengan volume tertinggi di tiga kecamatan utama, yaitu Serpong, Ciputat, dan Ciputat Timur.
“Timbulan sampah di bawah itu ya Pamulang, Pondok Aren, dan Serpong Utara,” jelasnya.
Target utama dari kehadiran tim dari Kementerian LH adalah meningkatkan keaktifan bank sampah di wilayah tersebut, sehingga permasalahan pengelolaan sampah dapat segera tertangani.
“Kalau sekarang baru ada 54 bank sampah, dan aktifnya hanya 36. Harapannya nanti itu akan ditingkatkan lagi, karena itu arahan dari Menteri LH,” tutup Benyamin. (Red/Munjul)
